Rakyat PKH Adalah Prioritas

Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik PKH

Pendidikan merupakan acuan dasar untuk bisa bermimpi meraih cita-cita, bukan lagi milik segelintir orang, namun pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai elemen masyarakat.


Dalam Undang Undang Dasar Negara kita menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara untuk meneguknya dan mengembangkannya demi tercapai cita-cita bangsa.
Perkembangan pendidikan pula berjalan seiring dengan peradaban manusia. Sekarang pendidikan bisa jadi sebagai momok bagi sebagian orang yang merasa tidak mampu dalam hal pembiayaan. Karena “Pendidikan Gratis”, “Pendidikan untuk semua” masih belum bisa dirasakan.
Pemerintah telah menggulirkan beberapa program dalam mensuplay dana kegiatan pendidikan lewat BOS, BSM/BKSM, Beasiswa anak berprestasi dan bantuan pendidikan yang lain dengan tujuan untuk menekan angka putus sekolah, buta huruf dan kemiskinan.
Di dalam Program Keluarga Harapan, pendidikan merupakan komponen yang harus bisa dipenuhi oleh peserta didik yang nota bene adalah rakyat miskin. Penyaluran bantuan pendidikan yang diuraikan diatas harus bisa dirasakan oleh peserta didik PKH.
Bantuan pendidikan tersebut seringkali tidak tepat sasaran, atau lebih sering kita dengar “Peserta didik PKH tidak boleh menerima bantuan pendidikan di sekolah (BOS,BSM/BKSM, dll)”, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang sudah disepakati oleh Kementrian Pendidikan Nasional dalam mendukung PKH.
Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional menjelaskan dengan gamblang, bahwa peserta didik PKH harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pendidikan di sekolah dan tidak boleh ditarik biaya lainnya (Uang pendaftaran, SPP, uang gedung, pagar, musholla, parkir, dll).
Semoga aturan ini bisa dilaksanakan dengan bijak, berharap Rakyat PKH adalah Prioritas mendapatkan bantuan pendidikan, karena mereka tergolong orang yang tidak mampu.(PB)

Oleh : Pak Cik